OLEH
Abdul Wahab Podungge, Asna Aneta
(Universitas Negeri Gorontalo)
ARTIKEL ini bertujuan untuk menganalisis tentang profesionalisme pegawai ditinjau dari aspek pengorganisasian dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam artikel ini yakni metode kualitatif. Hasil artikel menunjukan bahwa kecenderungan aparat kurang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain disebabkan oleh rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan berinovasi. Aparat cenderung enggan melakukan perubahan dikenakan kurangnya dorongan dari pimpinan. Dalam mewujudkan aparat yang profesional, akuntabel, dan transparan maka dibutuhkan peran pemimpin sebagai pengarah dan memiliki jiwa dan pandangan yang visioner pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo.
Langkah-langkah konkrit pemimpin dalam menciptakan iklim demokrasi dimana bawahan disertakan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi serta membangun komunikasi dua arah dalam setiap kegiatan akan membuat bawahan merasa dirinya adalah bagian penting dalam organisasi. Sikap pemimpin untuk menumbuhkan jiwa responsif pada setiap pegawai dapat meningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Gorontalo.
Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan profesionalisme aparatur adalah dengan membuat program kerja jangka Panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta menetapkan skala prioritas dalam setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menangani setiap permasalahannya salah satunya dapat diukur melalui keberhasilan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Layanan
publik yang merupakan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu ketetapan barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan terkait
dengan kepentingan publik.
Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah birokrat/pegawai atau tenaga honorer yang berkecimpung dalam lingkaran pemerintahan untuk selanjutnya
memanfaatkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan masyarakat kepada mereka dalam menentukan arah kebijakan bagi pembangunan daerah secara
berkesinambungan dan konsisten.
Permasalahan birokrasi kita saat ini diantaranya terlalu banyak biro (meja) yang harus dilewati dalam rangkaian proses pembuatan kebijakan publik yang dimaksud. Disisi lain dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sudah semakin canggih dan cepat menuntut adanya profesionalisme bagi tiap-tiap individu dalam bekerja, termasuk diantara pegawai dilingkungan pemerintahan.
Pemerintah sebagai penyedia pelayanan mengatur proses dan tatacara pemberian pelayanan yang baik dengan sesuai standar yang sudah ditentukannya, yang dalam hal ini yakni maklumat pelayanan dan tingkatan operasional proses. Dalam perspektif administrasi publik di Indonesia dikenal secamacam patologi yang membuat birokrat atau aparat tidak professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain disebabkan oleh rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan berinovasi. Patologi ini terjadi sebagai konsekuensi dari keseluruhan perilaku gaya manajerial yang sering digunakan oleh manajeman puncak (the strategic-apex) pada hierarki organisasi publik. Siagian (2002) menegaskan bahwa gaya manajerial yang bersifat feodalistik dan paterlistik berpengaruh besar terhadap kinerja
organisasi sehingga jajaran birokrasi tingkat menengah dan bawah takut untuk melakukan dan mengambil langkah angkah baru dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik. Keadaan ini juga diperparah dengan rendahnya keinginan melakukan perubahan dan inovasi dalam hal ini juga disebabkan oleh gaya manajerial yang tidak kondusif untuk menciptakan iklim birokrasi yang responsif dan inovatif sehingga tidak mengherankan
jika kemampuan kerja organisasi dan jajarannya menjadi rendah.
Organisasi pemerintah layaknya organisasi pada umumnya menuntut adanya profesionalisme ASN sebagai kunci keberhasilan bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Birokrasi dipandang merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas adminstratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis.
Birokrasi juga dipandang sebagai mesin kerja pemerintah karena posisi birokrasi yang sangat pendng tersebut menjadikan birokrasi disorot dalam kinerjanya dan
dituntut professional dalam mewujudkan keberhasilan bagi proses penyelenggaraan pelayanan publik Berdasarkan hasil dan pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa kecenderungan aparat kurang profesional
dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain disebabkan oleh rendahnya motivasi untuk melakukan perubahan dan berinovasi. Aparat cenderung enggan melakukan perubahan dikenakan kurangnya dorongan dari pimpinan. Dalam mewujudkan aparat yang profesional, akuntabel, dan transparan maka dibutuhkan
peran pemimpin sebagai pengarah dan memiliki jiwa dan pandangan yang visioner pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Gorontalo. Langkah-langkah konkrit pemimpin dalam menciptakan iklim demokrasi dimana bawahan disertakan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi serta membangun komunikasi dua arah dalam setiap kegiatan akan membuat bawahan merasa dirinya adalah bagian penting dalam organisasi. Sikap pemimpin untuk menumbuhkan jiwa responsif pada setiap pegawai dapat meningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Gorontalo. (*)
Februari 2020
