Oleh
Dr.A.R Mohammad,SpPD.FINASIM
( Ketua IDI Wilayah Gorontalo )
Rumah sakit adalah institusi atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di dalam rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan serta memberikan kepastian hukum kepada pasien beserta masyarakat.
Rumah sakit merupakan organisasi yang komplex dengan aktivitas kegiatan padat karya, padat modal, dan padat teknologi sehingga membutuhkan pengelolaan secara efektif dan efiesien. Rumah sakit memiliki beberapa persyaratan antara lain persyaratan bangunan fisik rumah sakit dan persyaratan sumber daya manusianya meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, penunjang medis, tenaga
kefarmasian, tenaga non kesehatan dan tenaga manajemen rumah sakit. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional yang berlaku dengan menjunjung tinggi etika profesi dan menghormati hak pasien serta mengutamakan keselamatan pasien.
Organisasi rumah sakit bertujuan untuk mewujudkan rumah sakit yang efektif, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola klinis yang baik. Setiap pimpinan organisasi rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya.
Sebagai suatu organisasi, rumah sakit dipimpin oleh seorang direktur atau kepala yang memiliki peran dan dampak yang besar dalam membangun kondisi untuk mendukung tercapainya tujuan. Kepala rumah sakit atau direktur merupakan pimpinan tertinggi di rumah sakit memegang peran sentral dan penting dalam mengkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi unsur organisasi, menetapkan
kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya tugas dan fungsi; melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan.
Kualifikasi kepala atau direktur rumah sakit diatur dalam beberapa regulasi diantaranya dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dalam pasal 186 ayat (2) unsur pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabat oleh : (a) tenaga medis, (b) tenaga kesehatan
atau, (c) tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit.
Hambatan yang sering dijumpai pada rumah sakit umum daerah termasuk yang sudah berstatus badan layanan umum daerah ( BLUD ) adalah sulitnya mendapatkan kepala atau direktur rumah sakit yang sesuai dengan kualifikasi direktur atau kepala rumah sakit yang telah dipersyaratkan. Berstatus ASN
yang kadangkala lebih terikat dengan kegiatan birokrasi pemerintahan daerah seperti kewajiban mengikuti rapat dan kegiatan kunjungan lapangan (desa ) yang tidak berhuhubungan langsung dengan
tupoksi direktur dan manajerial rumah sakit. Hambatan lain adanya direktur yang rangkap jabatan sebagai tenaga fungsional dokter sekaligus menjabat direktur rumah sakit, sehingga waktunya terbagi
dan tidak fokus pada tupoksinya sebagai direktur rumah sakit.
Kondisi ini bisa terlihat dari beberapa rumah sakit milik pemerintah daerah, sangat jarang yang sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan terutama yang memiliki kompetensi di bidang perumahsakitan seperti yang disyaratkan pada pasal 186 ayat (2) huruf C
Sangat minimnya sumber daya manusia yang ada dari kalangan tenaga kesehatan terutama dari kalangan ASN, sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga hal ini berpengaruh langsung pada kinerja organisasi rumah sakit tersebut, maka dibutuhkan terobosan baru dengan menempatkan
direktur rumah sakit dari kalangan profesional yang berstatus non ASN.
Dalam Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah (BLUD)
merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah termasuk rumah sakit, yang memberikan pelayanan masyarakat yang mempunyai flexibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia bagi instansi pemerintah daerah termasuk rumah sakit daerah.
Dalam pasal 3 (4) pejabat pengelolah dan pegawai BLUD berasal dari a. Pegawai negeri sipil dan atau/ b.
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam pasal 3 (5) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelolah dan pegawai selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dari profesional lainnya. Pada
pasal 3 ayat (6) pengangkatan disesuaikan dengan kebutuhan, profesionalisme, dan kemampuan
keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayananan.
Pasal 3 ayat (7) Pejabat pengelolah dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya dapat dipekerjakan
secara kontrak atau tetap.
Dengan adanya Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD memberi ruang kepada kepala
daerah untuk bisa merekrut direktur rumah sakit dari kalangan profesional non ASN, bagi rumah sakit
daerah yang berstatus BLUD yang mengalami kesulitan memenuhi kualifikasi kepala atau direktur rumah
sakit bisa terpenuhi tentunya dengan memperhatikan regulasi lain yang sedang berlaku serta dilakukan
kontrak kinerja dalam periode tertentu sesuai kesepakatan dan diberi gaji serta insentif yang sesuai.
Saat ini sudah terdapat beberapa rumah sakit vertikal dan rumah sakit daerah seperti RSUD
Mojokerto dan RSUD Ponorogo yang telah menempatkan direktur rumah sakit dari kalangan non ASN
yang memiliki kompetensi di bidang perumahsakitan yang sesuai apa yang diamanatkan sesuai UU 17
tahun 2023 tentang kesehatan pasal 186 ayat (2) huruf dan Permendagri nomor 17 tahun 2018.
Diharapkan dengan jabatan direktur rumah sakit yang memenuhi kualifikasi dan berasal dari
tenaga profesional kesehatan non ASN bisa fokus dan konsentrasi mengelola organisasi rumah sakit,
sehingga roda organisasi rumah sakit akan berjalan sebagaimana yang diharapkan dan pada akhirnya
dapat memberikan hasil kinerja organisasi rumah sakit yang optimal serta efisien yang akan berdampak
langsung terhadap kualitas pelayanan yang paripurna dan pada akhirnya secara langsung meningkatkan
pendapatan rumah sakit sekaligus pendapatan asli daerah (PAD). (*)
