GORONTALO - Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) masih belum menunjukkan hasil signifikan. Hal ini terungkap dalam sinopsis disertasi Jurni Biahimo, mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, yang mengupas tuntas implementasi kebijakan tersebut dalam konteks lokal.
Disertasi yang berjudul "Judul :
Membangun Pilar-pilar Reformasi Birokrasi melalui "FLOWERS"
Model Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas" mengungkap bahwa sejak pencanangan Zona Integritas pada tahun 2014, belum ada satu pun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gorontalo yang berhasil meraih predikat WBK atau WBBM dari Kementerian PANRB.
“Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan oleh unit-unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dilakukan secara cukup baik, namun belum efektif dan belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan,” tulis Jurni dalam sinopsis disertasinya.
Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di dua OPD (Dinas PM-PTSP dan RSUD Hasri Ainun Habibie), Jurni menemukan berbagai hambatan seperti lemahnya kepemimpinan, ketiadaan peta risiko, dan sistem pelayanan publik yang belum berbasis digital secara optimal. Ia kemudian mengusulkan model implementasi baru bernama FLOWERS — singkatan dari Reformable Role Model and Sustainable Leadership — sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya pemimpin sebagai panutan reformasi.
Dr. Jurni berhasil meraih IPK 3.98. dengan predikat pujian.
Menyikapi temuan ini, Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si, Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNG sekaligus anggota tim promotor, menyampaikan bahwa penelitian ini sangat relevan dengan kebutuhan reformasi birokrasi daerah saat ini.
“Disertasi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi bukan semata soal aturan, tetapi juga soal kepemimpinan dan komitmen. Model FLOWERS menawarkan pendekatan praktis yang bisa langsung diterapkan, terutama di daerah yang masih berjuang keluar dari zona nyaman birokrasi konvensional,” ujar Dr. Yanti Aneta.
Ia menambahkan bahwa kontribusi akademik seperti ini sangat penting untuk menjembatani teori dan praktik kebijakan publik agar lebih membumi.
Disertasi ini diuji oleh tim penguji dari Universitas Negeri Gorontalo, yaitu:
Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, MP (Direktur Pascasarjana UNG) Anggota: Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si (Ketua Prodi Doktor Administrasi Publik)., Promotor: Prof. Dr. Sastro Mustapa Wantu, SH., M.Si.,Co-Promotor I: Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. Co-Promotor II: Prof. Dr. Ismet Sulila, SE., M.Si., Penguji Internal I: Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si.,Penguji Internal II: Prof. Dr. Rauf A. Hatu, M.Si. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi demi tercapainya pelayanan publik yang bersih dan profesional. (wan)
