GORONTALO - Walikota Gorontalo, Adhan Dambea kembali angkat bicara terkait hubungannya dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, setelah ada pemberitaan dari Kepala Dinas Kominfotik, Sri Wahyuni Matona, Adhan meluruskan soal tuduhan menolak program bantuan dari provinsi, Adhan meluruskan bahwa ia tidak pernah menolak bantuan untuk rakyat. Namun ia menolak cara penyalurannya yang sarat kepentingan partai. “Bantuan disalurkan tanpa pemberitahuan resmi ke Pemkot. Seolah-olah ini program partai. Itu kampanye terselubung!” katanya.
Ia menegaskan, dirinya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Provinsi Gorontalo tahu menempatkan diri. “Saya tidak pernah bawa partai ke dalam urusan pemerintahan. Gubernur harusnya belajar etika berpolitik. Jabatan publik itu bukan panggung partai.”
Adhan juga mengingatkan para ASN di lingkungan Pemprov agar tidak terseret politik praktis. Ia menyebut kepala dinas yang bicara tanpa memahami persoalan hanya sedang ‘cari muka’. “ASN harus netral. Jangan asal ikut menyerang tanpa data. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa malah melanggar UU ASN,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, ada kepala dinas yang menggelar kegiatan pemerintahan di kantor sekretariat Partai Demokrat. “Itu keterlibatan langsung ASN dalam politik. Fakta yang sangat memprihatinkan,” tegas Wali Kota dua periode ini.
Lebih jauh, Adhan mengungkap dua surat permohonan uji kompetensi jabatan yang telah dikirimkan Pemkot ke provinsi tak pernah direspons. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk penghambatan terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Jangan bicara soal keteladanan kalau surat resmi saja tak dijawab. Ini kewajiban gubernur yang dia abaikan. Kalau begini, dia bukan hanya tak layak jadi teladan, tapi juga menjadi penghalang tata kelola pemerintahan,” sindir Adhan.
Ia menyatakan akan segera menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan sikap Gubernur Gusnar yang menurutnya tidak kooperatif dan menghambat proses administrasi.
Menutup pernyataannya, Adhan menyarankan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sri Wahyuni Matona untuk berhenti menyerang dan lebih baik mengingatkan pimpinannya sendiri agar belajar soal keteladanan dan tahu batas.
“Dalam waktu dekat saya akan datang ke kantor Kominfo untuk bertemu langsung dengan ibu Wahyuni. Biar dia dengar langsung dari saya, supaya dia paham,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Sri Wahyuni Matona menyebut tidak ada masalah pribadi antara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dengan Wali Kota Adhan Dambea. Oleh sebab itu, ia berharap urusan pemerintahan tidak dibawa menjadi urusan personal.
“Beliau hanya ingin menegakkan tata kelola pemrintahan termasuk peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Seorang pemimpin sebaiknya menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, mendukung program-program pemerintah termasuk pemerintah pusat seperti menghadiri kegiatan Menteri di Gorontalo, kegiatan Forkopimda, kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, bahkan sekalipun kegiatan PKK. Jangan malah sebaliknya,” kata yayuk, Sabtu (21/6/2025).
Terkait dengan aktivitas pemerintahan di wilayah kota, Gubernur Gusnar tetap akan melaksanakan program kegiatan. Menurutnya, kepentingan rakyat lebih penting daripada sikap wali kota yang kurang bersahabat.
“Saya sudah baca di media ada pernyataan Pak Wali yang melarang aparat kecamatan dan kelurahan untuk hadir hari ini di kegiatan penyerahan bantuan pangan bagi masyarakat. Kami hargai itu, tapi bantuan tetap harus diserahkan oleh gubernur kepada yang berhak,” pungkasnya.(*)
