GORONTALO (Go-Pena.id) - Perekonomian di Provinsi Gorontalo, masih sangat bergantung pada kinerja dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo, Wimbyarto saat menggelar Konfrensi Pers, Media Brifing APBN Lo Hulonthalo, Selasa (27/02/2024) di Kantor DJPb Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo.
"Pada tingkat regional Gorontalo, kinerja APBN masih menjadi penyangga dalam pemulihan ekonomi," ujarnya.
Menurut data yang disampaikan, Sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 pendapatan negara mencapai Rp102,95 miliar atau terealisasi 8,29% dari target, namun capaian ini naik 42,13% (yoy) dibandingkan pendapatan tahun 2023.
"Kenaikan tersebut dikarenakan besarnya penerimaan kembali
atas belanja tahun anggaran yang lalu dan pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Penerimaan perpajakan meningkat dibandingkan penerimaan perpajakan tahun 2023 yaitu dari Rp60,20 M menjadi Rp75,43
M. Kenaikan penerimaan pajak dikarenakan pembayaran oleh instansi vertikal atas proyek 2023 di awal tahun 2024 (bendungan dan jalan)," ujarnya.
Kenaikan juga terjadi pada penerimaan dari PNBP sebesar 125,01% (yoy) yaitu dari realisasi sebesar Rp12,23 M pada tahun 2023 menjadi Rp27,52 M pada tahun 2024.
Sementara itu dari sisi belanja, hingga 31 Januari 2024 belanja negara di Gorontalo terealisasi sebesar Rp694,20 M atau 6,45% dari pagu. Capaian realisasi ini mengalami penurunan sebesar 4,88% (yoy). Pada sisi belanja K/L terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada pelaksanaan belanja, antara lain terdapat blokir anggaran yang menyulitkan Satuan Kerja dalam melakukan proyeksi realisasi belanja dan eksekusi belanja serta danya kendala administratif yaitu keterlambatan penerbitan SK KPA Satker dengan kewenangan DK/TP sehingga menyebabkan terhambatnya penyerapan anggaran pada beberapa K/L. (ADM-01)
