GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di bawah kepemimpinan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie, Pemprov Gorontalo melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo (Bapenda) menggelar Roadshow Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo. Senin (9/2/2026).
Roadshow tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, sebagai forum strategis memperkuat sinergi provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), termasuk implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Danial Ibrahim menjelaskan, roadshow ini menjadi langkah awal konsolidasi kebijakan, penguatan tata kelola pemungutan pajak, serta percepatan transformasi digital pelayanan pajak daerah.
“Potensi PAD Gorontalo masih sangat besar, namun belum tergarap optimal karena tingkat kepatuhan yang belum maksimal serta keterbatasan akses layanan. Karena itu, sinergi provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci,” ujarnya.
Dalam dialog bersama Sekretaris Daerah, Bapenda, BKAD, Inspektorat, Bappeda, Bagian Hukum, serta jajaran teknis daerah, dibahas berbagai isu strategis. Mulai dari kondisi riil kendaraan terdaftar dan rasio kepatuhan wajib pajak, realisasi PKB, BBNKB, dan opsen yang diterima daerah, hingga nilai tunggakan pajak serta kendala pelayanan Samsat di wilayah terpencil.
Hasil pembahasan menunjukkan, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak sebesar 20 hingga 30 persen saja berpotensi memberikan tambahan PAD yang signifikan. Oleh karena itu, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan disepakati sebagai fokus bersama.
Sebagai tindak lanjut, Bapenda menawarkan sejumlah program konkret, di antaranya penambahan Samsat Keliling, Gerai Samsat, dan Samsat Komunitas atau Kelurahan, penerapan pembayaran non-tunai berbasis QRIS, integrasi SIGNAL dan e-Samsat, operasi gabungan penertiban kendaraan, hingga layanan penagihan door to door. Selain itu, disiapkan pula kebijakan pemutihan denda serta pemanfaatan dashboard PAD berbasis data real time.
Roadshow ini juga membahas skema cost sharing operasional Samsat secara proporsional dan berkeadilan. Daerah yang menerima manfaat opsen diharapkan turut berkontribusi dalam pembiayaan layanan, guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kenaikan PAD secara berkelanjutan.
“Dengan sinergi, digitalisasi, dan komitmen bersama, PAD Gorontalo diharapkan semakin kuat dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” tutup Danial Ibrahim. (*)
