JAKARTA – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Jepang, Rachmat Gobel, meminta Pemerintah Jepang memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat Indonesia timur yang masih tertinggal dibandingkan wilayah barat. Fokus bantuan diharapkan menyasar pengadaan air bersih, pelatihan petani muda, serta program pertukaran guru.
Permintaan itu disampaikan Gobel saat memimpin pertemuan anggota parlemen Indonesia dan Jepang di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Selasa (13/1/2026). GKSB merupakan bagian dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, sementara delegasi Jepang tergabung dalam House of Councillors of Japan yang membidangi Official Development Assistance (ODA).
Dalam paparannya, Gobel menggarisbawahi ketimpangan pembangunan yang masih lebar. Kontribusi PDB Indonesia timur baru sekitar 21 persen, berbanding 79 persen dari Indonesia barat. Dari 10 provinsi termiskin di Indonesia, sembilan berada di kawasan timur. Seluruh 10 provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah juga berasal dari wilayah tersebut, termasuk prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang terburuk.
“Pengadaan air bersih membutuhkan biaya sangat besar. Di Indonesia timur, banyak lokasi belum memiliki akses air bersih yang memadai. Ini berdampak langsung pada kesehatan dan stunting,” kata Gobel.
Ia juga menyoroti keterbatasan pangan akibat tingginya biaya logistik dan persoalan budaya pertanian. Menurutnya, pelatihan petani muda di Jepang—yang dikenal maju dari sisi teknik dan teknologi—penting untuk meningkatkan produktivitas. Gobel mencontohkan pengalamannya di Gorontalo, saat bekerja sama dengan Jepang melalui program REDD+ dengan penanaman kakao dan mangrove. “Hasilnya baik. Kakao diekspor ke Jepang. Saat ini juga berjalan program penanaman lima juta pohon kelapa,” ujarnya.
Program pertanian dan perkebunan tersebut, lanjut Gobel, tidak hanya berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengatasi krisis pangan dunia. Mengingat kondisi konsumsi pangan di Indonesia timur yang masih memprihatinkan, ia menilai kerja sama Indonesia–Jepang perlu memprioritaskan sektor ini.
Untuk mempercepat pengurangan ketimpangan wilayah, Gobel juga mendorong program pertukaran guru antara Indonesia timur dan Jepang. “Dengan pertukaran guru, kualitas sumber daya manusia di wilayah timur dapat meningkat sehingga mampu mengejar ketertinggalan,” pungkasnya.
(*)
