Gorontalo - Lolosnya salah satu calon Sekretaris Daerah di Kabupaten Gorontalo yang pernah terafiliasi dengan organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi perhatian nasional.
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof. Irfan Idris, M.A. mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam seleksi pejabat publik dalam hal ini jabatan Sekda Kabupaten Gorontalo untuk memastikan calon yang ada tidak pernah ternoda kesetiaannya kepada Pancasila.
“BNPT diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan wajib melakukan Pencegahan dengan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi, yang salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa BNPT bersama-sama dengan mitra strategisnya di daerah yakni Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) khususnya di Gorontalo siap memberikan saran masukan bahkan turut serta membantu proses seleksi pejabat publik agar bersih dari pengaruh paham radikal terorisme yang anti Pancasila.
Sementara itu, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Gorontalo Dr. Funco Tanipu, M.A. mengungkapkan bahwa isu mengenai HTI merupakan hal yang sangat serius di Provinsi Gorontalo, salah satu provinsi dengan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) yang cukup tinggi dan menempati urutan kedua di Pulau Sulawesi.
“Dibutuhkan riset yang mendalam dan komprehensi untuk menangani dan menangkal radikalisme dan terorisme di Provinsi Gorontalo,” jelasnya.
Funco mengungkapkan hasil riset tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan tingkat penyebaran radikalisme dan terorisme di level masyarakat Provinsi Gorotnalo.
“Ke depan, program FPKT nantinya akan bermitra dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat serta lainnya guna bersama-sama membahas isu pencegahan radikalisme dan terorisme,” tuturnya.(*)
