DPRD PROVINSI (Go-Pena.id) - Pada tahun 2023 mendatang, pemerintah Indonesia berencana menghapus rekrutmen untuk tenaga kerja honorer. Namun dari DPRD Provinsi Gorontalo berusaha untuk mengawal dan berjuang sampai ada kebijakan tindaklanjut dari Pemerintah Pusat untuk menunda penghapusan tenaga honorer.
"Di tahun 2023 tetap di siapkan anggaran untuk honor, jadi jangan ada kegalauan atau kegelisahan, tetap pokus dan tenang dalam melaksankan tugas," kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, A.W Thalib
DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk sama-sama membawa persoalan ini ke tingkat pusat agar tidak tergesa-gesa dalam pemutusan ataupun pemberhentian tenaga honor.
Ia mengatakan bahwa ketika pusat menerima begitu banyak aspirasi yang sama dari setiap daerah seperti ini, maka itu akan menjadi kajian mereka untuk merumuskan kebijakan yang bisa di ambil
"Kita minta solusi yang lebih luas yang tidak merugikan tenaga honorer, jadi bisa di pastikan bahwa tenaga honor ini tidak bakal di rumahkan ataupun di hentikan sehingga tidak akan kehilangan pekerjaan," Ucapnya.
"Solusinya adalah Outsourcing untuk seluruhnya, menyasar kepada misalnya buruh, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, jangan hanya sopir dan cleaning service tetapi seluruhnya," Lanjut A.W Thalib.
Menurutnya, kalau banyak yang kehilangan pekerjaan akan menambah daftar pengangguran dan akan menambah kemiskinan di gorontalo, sementara Pemerintah Provinsi berupaya mencegah kemiskinan. (IP-03/JOHAN)
