KOTA GORONTALO (Go-Pena.id) - Minggu, 13 Desember 2020, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bekerja sama dengan Dewan Pengurus Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), menyelenggarakan seminar nasional kebangsaan dengan tema "Peran Buruh Menjaga Stabilitas Ekonomi Untuk Membangun Nasional"
Kegiatan yang di selenggarakan di Hotel Aston Gorontalo Hotel dan villas, di buka langsung oleh wakil ketua MPR RI Fadel Muhammad yang di hadiri juga oleh anggota MPR RI Rahmijati jahja utusan DPD RI dan koordinator daerah FNPBI Rubianto Hulopi serta narasumber lainnya berlangsung tertib serta memperhatikan protokol kesehatan.
Dalam sambutannya Fadel menyampaikan salah satu permasalahan yg muncul dan menjadi diskusi serta rapat panjang di tingkatan MPR RI yaitu Undang-Undang OMNIBUSLAW. Dalam kegiatan ini, Fadel memutarkan video narasi yang sederhana untuk menunjukkan bahwa perlunya OMNIBUSLAW. "Sejarah munculnya Undang-Undang Omnibuslaw ini sudah lama. Dulu presiden gelisah karena investasi menurun di Indonesia di bandingkan dengan vietnam, thailand dan negara-negara lain justru investasinya semakin naik, karena persoalannya di Indonesia untuk pengurusan izinnya itu berbelit-belit," ungkapnya.
Untuk itu, harapan Fadel dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa memahami apa yang menjadi maksud pemerintah dalam hal Undang-Undang Omnibuslaw dan mengikuti perkembangan yang ada saat ini.
Sementara itu Koordinator wilayah FNPBI menyampaikan dalam sambutan singkatnya bahwa sampai dengan hari ini indonesia masih dalam masalah ekonomi. Hak-hak terpatih yang seharusnya sudah di atur dalam regulasi Undang-Undang ketenagakerjaan juga masih belum menjawab apa yang menjadi permasalahan kaum guru di republik ini."lagi-lagi pak/bu, regulasi yang mengurusi soal ketenaga kerjaan dalam hal ini Pimnas tenaga kerja tidak konsisten tehadap persoalan buruh. Adapun mereka turun ke pabrik bukan menemui buruhnya tetapi langsung kepada Manajemennya. Sedangkan buruh pada saat ini menjadi tulang punggung dari penggerak ekonomi di tepublik ini," tuturnya. Sedangkan menurut Robianto 99 persen rakyat di republik ini nasib kehidupan mereka masih menjadi tanda tanya besar. " Justru ini yang harus di jawab oleh bapak ibu selaku pemengku kepentingan tertinggi di negara ini," tutupnya. (IP-03)
