Go-Pena Baner

Thursday, 19 November, 2026

Pelet Kayu Sumbang 57 Persen Ekspor Gorontalo, Bagaimana Nasib Hutan?

Responsive image
Tumpukan kayu di dalam pabrik PT Gorontalo Panel Lestari (Foto: #KoalisiSaveGorontalo)

Gorontalo (Go-Pena.id) – Pelet kayu (wood pellet) menjadi komoditas andalan ekspor Provinsi Gorontalo. Namun, besarnya kontribusi komoditas berbasis hasil hutan ini memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan lingkungan, terutama di tengah meluasnya konsesi perkebunan energi dan ancaman deforestasi.

 

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Nomor 64/10/75 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo pada 1 Oktober 2026, nilai ekspor pelet kayu selama Januari-Agustus 2026 mencapai 33,34 juta dolar AS atau sekitar 57,02 persen dari total ekspor Gorontalo sebesar 58,46 juta dolar AS.

 

Dari sisi volume, ekspor pelet kayu mencapai 240.816 ton. Seluruh komoditas tersebut dikirim ke Jepang dan Korea Selatan, yang menjadi pasar utama produk pelet kayu asal Gorontalo.

 

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekspor daerah masih bertumpu pada satu komoditas hasil hutan. Di balik nilai ekonomi itu, terdapat persoalan lingkungan yang perlu mendapat perhatian.

 

Data Koalisi Save Gorontalo mencatat terdapat sepuluh konsesi perkebunan energi dengan luas sekitar 282.100 hektare di Gorontalo. Dari empat perusahaan yang telah beroperasi, deforestasi di kawasan konsesi diperkirakan mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020-2026.

 

Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Zulfianto Biahimo, menilai perubahan izin usaha dari hutan tanaman industri (HTI) menjadi skema Multiusaha Kehutanan (MUK) berpotensi memperbesar konflik tenurial dengan masyarakat.

 

JPIK juga menemukan perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan dilakukan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari desa-desa di dalam konsesi.

 

Sementara itu, Juru Bicara Koalisi Save Gorontalo, Renal Husa, menilai ketergantungan ekspor pada pelet kayu berisiko mempersempit pengembangan komoditas unggulan lain di Gorontalo.

 

Di Kabupaten Pohuwato, persoalan ekspansi industri kehutanan juga mendapat penolakan. Seluruh fraksi DPRD Pohuwato dalam rapat paripurna 30 Juni 2026 menyatakan menolak rencana kehadiran PT Lumintu Ageng Lestari Joyo dengan usulan konsesi sedikitnya 38.000 hektare.

 

Persoalan lainnya menyangkut keterbukaan dokumen lingkungan perusahaan. Direktur Japesda, Christopel Paino, mempertanyakan perbedaan pernyataan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo pada 2024 yang menyebut dokumen perizinan perusahaan lengkap, dengan kondisi pada 2026 ketika dokumen AMDAL yang diminta tidak tersedia di tingkat daerah.

 

Di sisi lain, aktivitas pengangkutan pelet kayu juga memunculkan kekhawatiran terhadap wilayah pesisir. Koalisi Save Gorontalo melaporkan adanya tongkang bermuatan pelet kayu yang melintasi wilayah tangkap nelayan tradisional di perairan Torosiaje, Pohuwato, pada 21 Agustus 2026.

 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa besarnya nilai ekspor perlu diimbangi dengan tata kelola kehutanan yang transparan, perlindungan ruang hidup masyarakat, dan pengawasan dampak ekologis.

 

Alih-alih hanya mengukur keberhasilan dari nilai devisa, keberlanjutan ekspor Gorontalo juga perlu dilihat dari kemampuan menjaga hutan, ekosistem pesisir, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. (Fikri)


Share