Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi dengan Bank Indonesia memperkuat kecukupan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara 2 provinsi. Kerjasama ini untuk memastikan kesinambungan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga di Provinsi Gorontalo. Selain itu, juga menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal daerah dan memperkuat rantai pasok komoditas pangan, khususnya hortikultura.
Provinsi Gorontalo masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan hortikultura dari luar daerah, terutama pada komoditas bawang merah dan cabai rawit. Salah satu daerah pemasok utama dari kedua komoditas tersebut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki kapasitas produksi hortikultura cukup besar. Pada tahun 2025, produksi bawang merah di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 322.741,56 ton, meningkat 37,23% (year-on-year/yoy), sementara produksi cabai rawit mencapai 44.240,87 ton atau meningkat 21,35% (yoy). Potensi produksi tersebut menjadi peluang dalam memperkuat pemenuhan kebutuhan pangan Gorontalo khususnya pada saat kondisi kekeringan sebagai dampak dari El Nino seperti beberapa bulan terakhir.
Selain didukung oleh kapasitas produksi, mudahnya konektivitas geografis antara Sulawesi Selatan dan Gorontalo juga menjadi faktor pendukung penting dalam penguatan kerja sama perdagangan. Keterhubungan melalui jalur darat ini memberikan peluang efisiensi waktu dan biaya transportasi agar distribusi komoditas pangan lebih optimal. Dengan demikian, sinergi kedua daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi surplus produksi di daerah pemasok, sekaligus menambah pasokan dan menahan gejolak harga komoditas hortikultura di Gorontalo.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antar pemerintah (Government to Government/G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun pelaku usaha (Business to Business/B2B). Poin penting dari kerja sama ini mencakup penguatan koordinasi antar pemerintah daerah sebagai landasan untuk mendukung kelancaran perdagangan, distribusi komoditas pangan, dan pengendalian inflasi daerah.
Penguatan KAD ini merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, khususnya aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi. Optimalisasi kerja sama tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan komoditas pada periode tertentu, tetapi juga membangun pola perdagangan antar daerah yang lebih terencana melalui keterhubungan antara produsen, distributor, dan pelaku usaha.
Ke depan, kerja sama antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus diperluas, baik dari sisi komoditas maupun keterlibatan pelaku usaha, sehingga membentuk rantai pasok antar daerah yang semakin kuat dan berkelanjutan. Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran realisasi kerja sama, sekaligus memperkuat efektivitas pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Semoga kerjasama yang sudah terjalin dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di kedua provinsi dan dapat tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. (*)