Gorontalo – (Go-Pena) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Gorontalo memberikan tanggapan atas beredarnya informasi mengenai salah satu anggota legislatifnya di DPRD Provinsi Gorontalo, Mustafa Yasin, yang disebut tengah berurusan dengan pihak keamanan Arab Saudi.
Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Gorontalo, Helmi Adam Nento, saat dimintai konfirmasi membenarkan bahwa pihaknya menerima kabar tersebut melalui pemberitaan di berbagai media. Namun ia mengaku hingga saat ini pihak DPW PKS sudah tidak lagi berkomunikasi langsung dengan Mustafa Yasin untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
“Informasi yang kami terima memang berasal dari media. Sampai saat ini kami belum bisa menghubungi langsung beliau (Mustafa Yasin),” ujar Helmi, Jumat (12/7/2025).
Helmi menjelaskan, jauh sebelum kasus ini mencuat, pihak DPW PKS telah mengklarifikasi sejumlah informasi yang berkembang terkait latar belakang usaha Mustafa Yasin. Disebutkan bahwa yang bersangkutan memang pernah menjalankan bisnis biro travel haji dan umrah sebelum bergabung dengan PKS.
Terkait keberangkatan Mustafa Yasin ke tanah suci, Helmi menyebut bahwa izin yang disampaikan ke Fraksi PKS DPRD Provinsi Gorontalo adalah untuk menunaikan ibadah haji secara pribadi.
“Beliau mengajukan izin untuk berangkat haji. Informasi terakhir yang kami dapatkan, visa hajinya sempat tidak terbit. Namun beliau tetap berangkat dengan upaya pribadi karena dijamin oleh mitranya yang ada di Arab Saudi,” kata Helmi.
DPW PKS Gorontalo, lanjut Helmi, tidak mengetahui adanya keterlibatan Mustafa Yasin dalam membawa calon jemaah haji, karena yang disampaikan sebelumnya adalah perjalanan pribadi.
“Kami tidak diberitahu bahwa beliau membawa jamaah haji. Kami juga tahunya beliau berangkat sendiri. Kalau kemudian ada informasi baru bahwa beliau membawa jamaah, tentu kami sangat menyayangkan dan akan menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait,” tambahnya.
DPW PKS Gorontalo saat ini masih menunggu informasi resmi dari otoritas Arab Saudi maupun pernyataan langsung dari Mustafa Yasin untuk mengambil langkah selanjutnya. PKS menyatakan komitmennya terhadap transparansi dan akan bersikap tegas jika terbukti ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kadernya. (Wan)
