Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan pemanfaatan data dan bukti sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan kesehatan.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui keikutsertaan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Gorontalo yang diwakili Sekretaris Dinas, Jeane Istanti Dalie, dalam Data for Health (D4H) Cross-Country Exchange Program 2026 di Manila, Filipina, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 21–25 September 2026 ini mempertemukan delegasi dari Indonesia, Filipina sebagai negara tuan rumah, dan Kenya. Forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan praktik dalam memperkuat pemanfaatan data serta bukti dalam penyusunan kebijakan kesehatan.
Program ini berfokus pada Data to Policy (D2P) Institutionalization, yakni penguatan pemanfaatan data kesehatan secara sistematis agar dapat diterjemahkan menjadi informasi berbasis bukti untuk mendukung perencanaan program, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Kehadiran delegasi Indonesia, termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo, menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah dalam menggunakan data sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Dalam forum tersebut, perspektif pemerintah daerah dinilai penting untuk melihat bagaimana pendekatan D2P dapat diterapkan dalam perencanaan kesehatan dan pelayanan pada tingkat subnasional.
Jeane Istanti Dalie mengatakan, pemanfaatan data kesehatan tidak seharusnya berhenti pada proses pengumpulan dan penyajian angka, tetapi harus mampu menghasilkan informasi yang relevan untuk menentukan prioritas dan intervensi kesehatan.
“Data kesehatan harus menjadi dasar dalam melihat masalah, menentukan prioritas, menyusun intervensi, dan mengevaluasi hasil pembangunan kesehatan. Pertukaran pengalaman ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana data dapat diintegrasikan secara lebih kuat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,” ujar Jeane.
Menurutnya, pembelajaran dari pengalaman negara lain juga penting untuk memperkuat tata kelola data di daerah. Hal itu mencakup penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan hasil analisis data dapat dikomunikasikan secara efektif kepada para pengambil kebijakan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar memperoleh pengetahuan baru, tetapi menemukan praktik yang relevan dan dapat diadaptasi dengan konteks sistem kesehatan Indonesia, khususnya dalam memperkuat perencanaan dan pelayanan kesehatan di daerah,” tambahnya.
Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari presentasi antarpemerintah, diskusi teknis dan pembelajaran antarsejawat, pertemuan dengan institusi terkait, hingga kunjungan ke institusi atau fasilitas yang telah menerapkan praktik pemanfaatan bukti dalam kebijakan kesehatan.
Peserta juga diarahkan untuk menyusun rencana aksi implementasi sebagai tindak lanjut dari pembelajaran selama program.
Pada hari pertama, Senin (21/9/2026), agenda meliputi orientasi dan pengenalan konteks program, presentasi negara peserta, pemaparan perjalanan Filipina dalam menerapkan pendekatan D2P, serta kunjungan ke lembaga yang mengimplementasikan pendekatan tersebut.
Hasil pertukaran diharapkan menghasilkan rangkuman pembelajaran dan praktik baik, sekaligus rencana aksi yang memuat prioritas kegiatan, penanggung jawab, jadwal, kebutuhan sumber daya, mekanisme koordinasi dan akuntabilitas, serta indikator pemantauan implementasi.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, penguatan pemanfaatan data dan bukti dalam kebijakan kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan perencanaan program dan pelayanan kesehatan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, data diharapkan tidak hanya menjadi bahan pelaporan, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)
