DPRD PROVINSI (Go-Pena.id) - Terus memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh sekertariat dewan provinsi gorontalo seluruh Anggota DPRD daerah pemilihan IIIGorontalo (A) melanjutkan pelaksanaan RESES, salah satunya anggota DPRD dari partai keadilan sejaterah Adnan Entengo atau yang dikenal dengan ti kanani.
Pada pelaksanaan hari ketiga Adnan Entengo dan tim pendamping memilih desa Iluta sebagai tempat berkumpul tatap muka untuk mendengarkan Aspirasi rakyat, yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta membatasi jumlah warga tatap muka.
Dimana Adnan mengungkapkan Bahwa dalam kegiatan ini sebenarnya dirinya ingin mengundang lebih banyak lagi warga namun dengan keadaan pandemi saat ini sehingga ada pembatasan kapaitas dan Kanani itu juga sempat trauma karena pernah mendapat sorotan dari satgas covid 19. Serta dalam rangka kunjungannya ke desa iluta Aleg PKS itu meminta warga untuk mendiskusikan apa saja yang menjadi keluhan mereka.
Meski cuaca kurang mendukung namun hal itu tidak mengurangi antusias warga masyarakat desa Iluta untuk dapat bertatap muka langsung dengan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hal tersebut segera direspon oleh warga yang langsung mempertanyakan permasalahan BPJS yang selama masih banyak warga yang belum mengerti sepenuhnya regulasinya mulai dari pengaktifan sampai kenapa ada penonaktifan ditambah lagi dengan kartu BPJS mandiri yang menunggak, serta Rumah bantuan kepada warga yang sudah tidak ada lagi.
Menanggapi hal tersebut sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Adnan Entengo memahami betul apa yang menjadi keluhan warga, untuk itu dirinya menjelaskan secara detail agar warga dapat memahami apa yang saat ini terjadi,
Seperti permasalahan BPJS yang juga menjadi keluhan warga Aleg yang sering disapa Kanani itu menjenlaskan kembali bahwa saat ini pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan baru yakni indonesia akan menuju pada Universal healty Coverage (UHC) artinya secara keseluruhan seluruh masyarakat indonesia kedepan akan dapat tercover dalam pelayanan kesehatan, serta adapun permasalahan yang terjadi saat ini mengenai BPJS Ia meminta untuk segera memeberikan data yang kemudian akan ditindaklanjuti dan mencari solusinya.
Serta yang yang terakhir yakni permasalahan bantuan rumah kepada warga, Ia mengungkapkan memang saat ini DPRD sendiri telah dibatasi oleh kebijakan pemerintah kabupaten tentang kawasan Kumuh dan khusus desa Iluta tergolong bukan daerah kumuh. (IP-03/Steven)
