GORONTALO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Teknis Pemilu dan Pemilihan” pada Jumat malam (14/11/2025) di pelataran Kantor Wali Kota Gorontalo. Kegiatan yang menghadirkan akademisi, politisi, OPD, dan Bawaslu Kota Gorontalo ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutan panjang yang menyoroti berbagai persoalan demokrasi. Ia mengatakan bahwa kualitas pemilu saat ini berbeda jauh dibandingkan masa-masa sebelumnya. Sejak pertama kali terjun ke dunia politik pada 1999, Adhan menilai perubahan zaman justru membawa tantangan baru, termasuk menurunnya kualitas politisi dan kurang maksimalnya lembaga eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan amanah rakyat.
Dalam sambutannya, Adhan menyoroti tingginya biaya politik yang menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat. Ia menyampaikan contoh nyata mengenai kandidat legislatif yang harus mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah untuk bertarung dalam pemilu. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memicu praktik politik uang dan mendorong pejabat terpilih untuk mencari pengembalian modal melalui cara-cara yang tidak sesuai aturan.
Adhan juga mengungkapkan hasil diskusinya dengan KPK terkait banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ia menilai bahwa salah satu pemicu utama adalah sistem pemilihan yang menekan calon kepala daerah untuk mengeluarkan biaya besar sejak tahap pencalonan. Setelah terpilih, gaji kepala daerah yang relatif kecil membuat sebagian di antaranya mengambil jalan pintas.
Wali kota dua periode itu juga menyinggung pengalamannya ketika masih menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ia mengaku memperketat perjalanan dinas agar penggunaan anggaran daerah tetap termonitor dan tidak disalahgunakan. Menurutnya, pembenahan sistem dan peningkatan integritas adalah langkah penting untuk mengembalikan marwah demokrasi di daerah.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Gorontalo, Mario S. Nurkamiden, dalam sambutannya menegaskan bahwa FGD ini merupakan forum strategis untuk mengumpulkan masukan dari seluruh elemen yang hadir. Ia menyebut kolaborasi multipihak sangat penting dalam memperbaiki kualitas teknis pemilu. Menurutnya, pengalaman Pemilu 2024 dan Pilkada sebelumnya memberikan banyak catatan, mulai dari teknis penyelenggaraan hingga aspek partisipasi pemilih, yang harus dievaluasi secara terbuka.
Mario menegaskan komitmen KPU Kota Gorontalo untuk mengimplementasikan rekomendasi hasil diskusi ini dalam penyusunan kebijakan teknis dan peningkatan kapasitas penyelenggara. Ia berharap pemilu dan pilkada mendatang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan rakyat.
Diskusi yang berlangsung hingga malam hari itu diwarnai berbagai pandangan dari akademisi, politisi, dan lembaga pengawasan pemilu. Semua masukan tersebut dirumuskan dan akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan pemilu di Kota Gorontalo pada periode berikutnya. (Wan)
