DPRD PROVINSI (Go-Pena.id) - Nasib pegawai honorer (non-ASN) di lembaga pemerintah yang berada di ujung tanduk jadi perhatian anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sintje Kadji.
Hal ini disampaikan olehnya pada saat berhadapan dengan masyarakat Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisalokasi, Kabupaten Pohuwato, Senin (27/06/2022).
Dikatakan, masyarakat yang bekerja sebagai tenaga honorer khawatir bagaimana nasib mereka mengenai adanya penghapusan dari pada tenaga honorer tahun depan per tanggal 28 November 2023.
"Kita tetap memikirkan nasib status honorer agar jangan sampai dihapus tanpa ada solusi," Ucap Sintje Kadji.
Menurutnya, tidak mudah memberhentikan tenaga honorer begitu saja, karena harus diakui keberadaan mereka selama ini yang membantu pemerintah daerah dalam melayani publik. "Olehnya itu mereka meminta agar pemerintah dapat memperjuangkan mereka untuk tetap di pertahankan menjadi tenaga honorer," Tuturnya.
Terlepas dari aspirasi tenaga honorer, Sintje Kadji terima keluhan dari masyarakat yang anaknya berprestasi namun tidak pernah mendapatkan bantuan beasiswa walaupun sudah berkali kali memasukkan permohonan ke dinas terkait.
Selain itu, juga permohonan bantuan program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) untuk perempuan yang berstatus kepala keluarga.Terakhir, dihadapan warga Pohuwato, Sintje Kadji menegaskan, bahwa akan memperjuangkan aspirasi dari setiap warga kepada pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.
"Baik dari tenaga honorer, beasiswa, dan Program PEKKA. Semua ini akan saya koordinasikan dengan dinas terkait. Jadi bapak-ibu mohon bersabar dulu, pasti akan saya bawah dan perjuangkan di Provinsi," tandasnya. (IP-03/JOHAN)
