Gorontalo – Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale tengah ramai diputar di berbagai daerah di Indonesia.
Di Gorontalo, pemutaran film tersebut turut difasilitasi salah satunya oleh Komunitas Literasi Sampul Belakang melalui kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi.
Koordinator Sampul Belakang, Fikar Buntuan, mengatakan bahwa film tersebut mengangkat realitas perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka dari ancaman Proyek Strategis Nasional (PSN), yang jarang ditampilkan di layar kaca.
“Film ini memperlihatkan bagaimana masyarakat adat Papua berupaya bertahan di tengah tekanan pembangunan proyek strategis yang digaungkan untuk menjadi bagian besar lumbung pangan Indonesia,” ujar Fikar saat diwawancarai usai kegiatan, Rabu (29-4-2026).
Fikar menjelaskan, film ini menayangkan visual masyarakat adat Papua yang selama ini hidup berdampingan dengan alam, mengandalkan pangan lokal yang bersumber dari hutan seperti umbi-umbian, sagu, hingga hasil buruan. Namun, kondisi tersebut perlahan hilang sejak pembukaan lahan dalam skala besar mulai dilakukan di sejumlah wilayah yang ada di Papua.
Lebih lanjut, Fikar menilai apa yang terjadi di Papua merupakan bentuk penyerobotan yang semena-mena dan tidak demokratis, serta berpotensi memperpanjang konflik.
“Yang terjadi hari ini seperti mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Tanah yang sudah dijaga turun-temurun seolah diperlakukan sebagai ruang kosong yang bebas dimanfaatkan. Seolah-olah Papua diperlakukan sebagai ruang kosong yang bebas dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan masyarakat yang telah lama hidup di dalamnya,” ujarnya.
Di dalam diskusi yang menghadirkan Direktur Eksekutif WALHI Gorontalo, Defri Sofyan sebagai pemantik, berbagai persoalan turut diulik lebih jauh, mulai dari dampak pembangunan terhadap masyarakat hingga perubahan sistem pangan lokal yang semakin tergerus.
Melihat persoalan yang ada di Papua, Defri justru melihat hal yang mirip terjadi di Gorontalo berdasarkan hasil riset dan data yang dihimpun oleh WALHI Gorontalo.
Defri menyebut, pergeseran pangan lokal, peralihan jagung lokal Gorontalo yakni “milu kiki”, telah digantikan oleh jagung hibrida yang memiliki waktu panen lebih singkat.
“Berdasarkan riset, milu kiki di Gorontalo terbukti tahan hama dan cuaca, tetapi ini ditinggalkan karena kurang produktif. Makanya digantikan dengan jagung hibrida buatan pabrik. Hasilnya tidak dinikmati sebagai pangan lokal, tetapi sebagai pakan hewan ternak,” jelas Defri.
Hal ini memperlihatkan bahwa aktivitas pertanian oleh masyarakat Gorontalo tidak berjalan berdampingan dengan mempertahankan pangan lokal yang bisa dikonsumsi dan dilestarikan.
Selain itu, Defri menyoroti Hutan Tanaman Energi (HTE) di Pohuwato untuk memproduksi wood pellet atau kayu pelet. Berdasarkan riset WALHI, deforestasi yang terjadi akibat HTE kurang lebih 1.087 hektare sejak 2021–2023.
“Katanya HTE tidak merusak alam, padahal 65 persen konsesi PT BGL dan IGL, itu tadinya adalah hutan alam, kemudian ditebang dan dijadikan wood pellet,” ungkap Defri.
Defri pun menyampaikan bahwa melihat persoalan yang ada di Papua, bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Ia menilai, di Gorontalo mengalami hal serupa. Deforestasi terjadi akibat aktivitas perusahaan, termasuk ketahanan pangan lokal yang mulai tergeserkan.
Pelaksana kegiatan juga berharap agar masyarakat dapat lebih peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua maupun daerah sendiri, sekaligus mendorong lahirnya kesadaran kolektif untuk lebih kritis terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. (Fazri/*)
