PEMPROV — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail merespons cepat berbagai keluhan nelayan dan pedagang ikan yang disampaikan dalam pertemuan bersama pengurus asosiasi nelayan yang dipimpin oleh Sarlis Mantu. Dalam pertemuan tersebut, Selasa (5/8/2025), nelayan menyuarakan keresahan atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, lambatnya distribusi, pembatasan wilayah tangkap 12 mil, jumlah rompong yang dibatasi, serta proses perizinan yang dinilai rumit dan menghambat aktivitas melaut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Gusnar Ismail membedakan masalah yang dihadapi nelayan dalam dua kategori: lokal dan nasional. Untuk persoalan lokal seperti distribusi BBM, ia mengatakan pihaknya telah mengalihkan sebagian kuota dari SPBU Inengo ke SPBU Talumolo.
“Pengalihan ini disertai pengawasan ketat dari Satpol PP, agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran dan dinikmati langsung oleh para nelayan,” jelas Gusnar.
Sementara itu, terkait isu yang bersifat nasional, seperti kuota BBM dan aturan perizinan, Pemprov Gorontalo akan segera bersurat ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta tambahan kuota bagi nelayan. Gusnar juga berkomitmen akan menemui Menteri Kelautan dan Perikanan guna menyampaikan langsung aspirasi para nelayan Gorontalo.
Pengurus asosiasi nelayan menyambut baik langkah cepat dan solusi yang ditawarkan pemerintah provinsi. Sembari menunggu realisasi tambahan kuota BBM pada triwulan keempat Oktober mendatang, mereka berharap kebijakan tersebut segera memberikan dampak nyata di lapangan.
Pertemuan yang awalnya direncanakan diawali dengan aksi demonstrasi, justru berakhir dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Langkah sigap Gubernur Gusnar dinilai sebagai bentuk keberpihakan dan tanggung jawab pemerintah terhadap nelayan sebagai garda terdepan penjaga laut Gorontalo. (*)
