Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo menggelar Diskusi Grup Terpumpun (DGT) pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023. DGT bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) itu di Buka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri Botutihe di Aula Kesbangpol, Kamis (28/3/2024).
Kepala Badan Kesbangpol Ali Imran Bali menjelaskan, pengukuran IDI 2023 pelaksanaannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi. DGT dilakukan untuk membantu BPS melakukan verifikasi, konfirmasi dan atau diskonfirmasi data data atau temuan lapangan.
“Kami mengundang lebih kurang 21 perwakilan organisasi pemerintah, swasta, partai politik, ormas, ormawa, tokoh adat untuk mengikuti DGT. Harapannya ada masukan terkait dengan pengukuran indeks demokrasi Indonesia tahun 2023,” ucap Imran.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif menjelaskan, IDI yang setiap tahun diukur menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif.
“Secara kuantitatif petugas BPS mencari fakta lapangan melalui pemberitaan surat kabar, berita online maupun dokumen dalam bentuk perda dan regulasi lainnya yang mempengaruhi iklim demokrasi daerah. Temuan temuan ini yang kami verifikasi, konfirmasi dan atau diskonfirmasi pada FGD,” kata Mukhanif.
Sedikitnya ada tiga indikator utama penilaian ID 2023 yakni kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Kebebasan dan kesetaraan masing masing tujuh indikator dan lembaga demokrasi delapan indikator.
Mukhanif mendorong agar Pemprov Gorontalo melalui Kesbangpol untuk membentuk Pokja IDI. Pokja dapat bekerja melakukan perbaikan terhadap indikator indikator yang dinilai rendah setiap tahun. Sebagaimana diketahui, IDI 2022 Provinsi Gorontalo di angka 73,74.
“Kami mendorong agar Badan Kesbangpol membentuk Kelompok kerja (Pokja) dengan melibatkan Bapppeda dari aspek perencanaan dan stakeholder lain. Pokja nanti yang mendorong ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota kita kira indikator mana yang perlu ditingkatkan agar kualitas demokrasi semakin baik,” pungkasnya.(*)
