Go-Pena Baner

Wednesday, 29 May, 2024

Ingin Jadi 'King Maker' di Pilgub, FM Diminta Kedepankan Etika Politik

Responsive image
Dr. Funco Tanipu, MA

GORONTALO (Go-Pena.id) - Momentum Silaturahmi Lebaran Idul Fitri dalam sepekan terakhir ini, banyak diwarnai dengan dinamika Poltik. Aroma Pemilihan Gubernur kerap kali dikaitkan saat tokoh-tokoh politik melakukan silaturahmi, bahkan yang terbaru dan sempat heboh adalah gebrakan dari wakil ketua MPR -RI Fadel Muhammad yang seakan sudah menjadi sebagai King Maker dengan memasangkan Marten Taha dan Nelson Pomalingo di Pilgub. 
Melihat dinamika ini, Founder The Gorontalo Institute Funco Tanipu, menyampaikan bahwa 
yang membuat politik Gorontalo menjadi dinamis adalah langkah Fadel Muhammad (FM) mantan Gubernur Gorontalo, saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPD RI. 
"Tujuan FM sebenarnya satu, ingin menjadi "king maker". Tetapi FM lupa bahwa dirinya tak berpartai. Dia juga lupa bahwa ada hak privilege tiap partai dengan dinamika internal serta juknis Pilkada yang mereka sedang jalankan. Bahwa FM memiliki hubungan dengan elit partai di level nasional adalah benar, tetapi penting kiranya mengedepankan etika politik tidak sekedar tabrak-tabrak masuk, hingga tidak mengindahkan elit partai di tingkat daerah, " ujar Funco Tanipu. 
Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial UNG ini menambahkan,  Dalam konteks demokrasi pasca pemilu, dimana kondisi partai-partai tidak lagi sekuat dulu, dan lebih ditentukan oleh siapa person-person yang dikedepankan, maka memperkuat kelembagaan partai menjadi sebuah keharusan.
"Untuk hal tersebut, pada tahap rekrutmen calon kepala daerah, cara memperkuatnya adalah mengembangkan model rekrutmen yang demokratis, semisal apa yang telah dirancang oleh beberapa partai politik seperti Golkar yang membentuk tim lima untuk mengawal proses rekrutmen, Nasdem yang juga membentuk tim seleksi internal hingga bisa menegerucutkan beberapa nama, PKB yang membentuk Lembaga Pemenangan Pemilu/Pilkada dan Demokrat yang membentuk Desk Pilkada, " jelasnya. 
Upaya dan model partai-partai tersebut mesti diapresiasi setinggi-tingginya sehingga warga pun bisa terlibat secara aktif dalam mengajukan calon yang mereka inginkan, khususnya bagi kandidat yang tidak berpartai. 

"Tentu saja, model rekrutmen terbuka ini diharapkan bisa diselenggarakan oleh semua partai politik, sehingga transparansi rekrutmen bisa dijamin dan pada muaranya mutu demokrasi bisa terus dijaga dan dirawat, " pungkas Funco Tanipu. (*) 


Share