Gorontalo, — Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, dengan hanya mengandalkan sumber pendapatan yang benar-benar sudah pasti seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Sukril menyatakan bahwa Badan Keuangan tidak ingin menyusun belanja yang hanya bersifat “di atas kertas” seperti yang kadang terjadi di beberapa kabupaten/kota ketika proyeksi pendapatan tidak tercapai.
“Kami tidak ingin menyusun anggaran belanja tanpa kepastian pendapatan. Kami ingin posisi fiskal tetap aman. Mohon maaf, di provinsi tidak pernah terjadi belanja gagal jalan karena pendapatan meleset,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan (RKPD, RPJMD) dan dokumen anggaran (KUA-PPAS, RAPBD). Hal ini menurutnya menjadi salah satu poin penting dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri melalui sistem SIPD.
Dari sisi kinerja keuangan, Gorontalo saat ini mencatat posisi ke-6 nasional dalam penyerapan anggaran dan peringkat ke-8 dalam realisasi pendapatan dari total 38 provinsi di Indonesia. Sukril berharap capaian tersebut bisa menjadi dasar dalam pengajuan insentif fiskal ke pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan inflasi kita yang selalu masuk tiga besar terendah nasional bisa menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan insentif fiskal kepada kita,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa angka-angka yang digunakan saat ini masih ditarik dari dokumen RKPD yang belum sepenuhnya mencerminkan RPJMD, dan akan mengalami penyesuaian saat RAPBD dibahas setelah APBN dan regulasi transfer pusat ditetapkan. (Wan)
