PEMPROV - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kegiatan Tahun 2025 pada Selasa (17/6/2025), bertempat di Karawo Room Kantor BAPPPEDA Provinsi Gorontalo. Kegiatan strategis ini diikuti oleh 212 Satuan Kerja (Satker) se-Provinsi Gorontalo.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Ir. H. Muhammad Jamal Ngandro, ST, M.Si, dan diisi dengan arahan langsung dari Kepala BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT.
Dalam arahannya, Wahyudin menyampaikan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari direktif Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, sebagai perwujudan fungsi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi forum pra-Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) yang bertujuan untuk menyelaraskan serta mengharmoniskan program dan kegiatan lintas sektor secara lebih detail dan terarah.
“Kami telah mengirimkan tabel program dan kegiatan kepada seluruh Satker. Dari situ kita bisa melihat mana saja program yang benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung, terutama yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” ujar Wahyudin.
Ia pun menekankan pentingnya sinergi antar-Satker untuk memastikan intervensi pembangunan dilakukan secara terintegrasi dan berdampak nyata.
Sementara itu, dalam sambutannya, Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Ngandro, mengajak seluruh perangkat daerah untuk merefleksikan perjalanan Provinsi Gorontalo selama 24 tahun setelah berpisah dari Provinsi Sulawesi Utara.
“Banyak capaian yang telah kita raih, namun masih banyak pula tantangan yang perlu diselesaikan, terutama persoalan kemiskinan,” kata Jamal.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Jamal menyampaikan bahwa per September 2024 angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo mencapai 13,87% atau sekitar 170,03 ribu jiwa. Angka tersebut menempatkan Gorontalo sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-8 secara nasional.
Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan beberapa faktor kunci yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, yakni: Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, Peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, Penguatan jaring pengaman sosial, Perluasan akses terhadap pekerjaan layak dan berpenghasilan, Peningkatan infrastruktur dasar yang memadai, Penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan.
"Melalui forum ini, kita satukan langkah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan tahun 2025 betul-betul sejalan, saling mendukung, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Jamal.
Ia pun menutup sambutan dengan ajakan untuk bersama-sama bekerja keras, memperkuat kolaborasi, dan menjaga komitmen demi mewujudkan Gorontalo yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. (*)
