GORONTALO – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo Tahun 2027 sebesar Rp3.748.000. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp342.856 atau 10,07 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebesar Rp3.405.144.
Persentase kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Sulawesi berdasarkan data pembanding per 21 November 2026.
Penetapan UMP 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 473/15/XI/2026 tanggal 21 November 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., menyampaikan bahwa penetapan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dengan mempertimbangkan regulasi pengupahan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta aspirasi unsur pengusaha dan pekerja.
Besaran UMP 2027 tersebut juga berada di atas nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Gorontalo Tahun 2026 sebesar Rp3.746.312. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha.
Menanggapi keputusan tersebut, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gusnar Ismail atas penetapan kenaikan UMP 2027.

Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Gorontalo, A. Andrika Hasan, S.Sos., S.H., M.H., mengatakan, meskipun angka yang ditetapkan bukan angka usulan dari unsur serikat pekerja, pihaknya tetap menghargai keputusan gubernur yang telah menetapkan UMP berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo.
Ia menjelaskan, dalam rapat pleno Dewan Pengupahan terdapat dua angka rekomendasi, yakni usulan unsur serikat pekerja sebesar Rp3.787.202 dan usulan asosiasi pengusaha sebesar Rp3.747.947.
Dari dua angka tersebut, pemerintah memilih angka usulan asosiasi pengusaha yang kemudian dibulatkan menjadi Rp3.748.000.
"Walaupun bukan angka usulan kami dari unsur serikat pekerja yang dipilih, FSPMI tetap mengapresiasi langkah Gubernur Gorontalo. Angka UMP yang ditetapkan merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo," ujar Andrika.
Menurutnya, selisih antara angka usulan serikat pekerja dengan UMP yang ditetapkan hanya sebesar Rp39.202. Ia juga menyebutkan bahwa mekanisme perhitungan UMP telah memiliki pedoman sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang penyampaian data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan UMP 2027.
Meski demikian, Andrika berharap penetapan UMP tersebut tidak hanya berhenti pada penerbitan keputusan gubernur. Ia meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, khususnya pengawas ketenagakerjaan, memastikan seluruh perusahaan melaksanakan ketentuan upah minimum mulai 1 Januari 2027.
"Kami berharap pengawas ketenagakerjaan melakukan monitoring langsung ke perusahaan. Jangan sampai SK Gubernur terkait UMP ini hanya berlaku di atas kertas, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan," tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pengupahan, melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan sesuai peraturan perundang-undangan.
Andrika menambahkan, perusahaan yang berada di daerah dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus mengikuti mekanisme penetapan UMK masing-masing daerah. Sementara itu, ketentuan UMP dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia berharap kenaikan UMP 2027 benar-benar diterapkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan pekerja dan buruh beserta keluarganya di Provinsi Gorontalo.
"Harapan kami, semoga UMP ini benar-benar dijalankan sehingga manfaatnya bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh seluruh pekerja dan buruh serta keluarganya di Provinsi Gorontalo," tutup Andrika. (Wan)