Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Rabu (5/10/2025). Tim Kemendagri dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri dan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Budi Arwan.
Peninjauan tersebut menindaklanjuti surat yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Adhan kepada sejumlah lembaga, terkait adanya dugaan pihak-pihak yang berupaya menghambat proyek nasional tersebut.
Di lokasi, tim Kemendagri memantau langsung kemajuan pembangunan yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai anggaran sekitar Rp11,2 miliar. Progres proyek tersebut kini menunjukkan perkembangan pesat di lapangan.
Wali Kota Adhan Dambea menyampaikan bahwa pembangunan KNMP menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Melalui program ini, pemerintah berusaha memperkuat perekonomian masyarakat pesisir dengan menyediakan fasilitas modern yang dapat mendukung aktivitas nelayan,” kata Adhan.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Dalam Negeri yang menugaskan timnya untuk turun langsung meninjau pembangunan di Leato Selatan.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat. Kunjungan ini menunjukkan keseriusan dalam memperhatikan nasib masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Adhan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo akan terus mengawal penyelesaian proyek tersebut agar manfaatnya bisa segera dirasakan warga.
“Saya tidak ingin ada pihak yang menghalangi pelaksanaan proyek ini. KNMP adalah program presiden untuk kepentingan rakyat, terutama para nelayan. Semua pihak harus berkomitmen mendukung agar pekerjaan selesai sesuai jadwal,” tegasnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, mandiri, dan produktif.
Proyek ini meliputi pembangunan tambatan perahu, area pemberdayaan ekonomi, serta infrastruktur pendukung lainnya. Leato Selatan menjadi salah satu dari 65 lokasi prioritas tahap pertama secara nasional yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Kehadiran tim Kemendagri di lokasi juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. (Ren)
