POLEMIK Pemilihan Kepala Desa Mustika yang sedang berlangsung yang puncak pelaksanaannya bulan Desember 2022 makin memanas. Pasalnya menurut kuasa hukum Salma Yusuf, Donal Taliki, SH, di duga Camat Paguyaman dan Plh Desa Mustika bersikap acuh dan tak punya ketegasan dalam menyikapi penolakan salah satu kandidat bakal calon (Salma Yusuf) yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa terhadap rekomendasi dan kesimpulan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara: Panpilkades. Kab.14/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022. Juga, menurut Donal Taliki selaku kuasa hukum Salma Yusuf, sikap yang ditunjukkan Plh Kades Mustika yang terkesan memihak dan memperkeruh keadaan sehingga situasi makin memanas menunjukkan Plh Desa Mustika dinilai tak bijak.
Donal Taliki menyampaikan bahwa ketika masalah ini tebukti ada keberpihakan,Donal meminta kepada PJ Bupati Boalemo untuk mencopot Camat paguyaman dan Plh desa Mustika. "Kalau masalah ini benar-benar terbukti dan ada, Maka saya meminta Kepada PJ Bupati Boalemo segera mencopot Camat Paguyaman dan PLH Desa Mustika. Pemilihan Kepala Desa Harus Demokrasi. Jangan ada keberpihakan atas alasan apapun,"tandasnya.
Lebih lanjut Donal menyampaikan akan menyurati PJ Bupati tekait masalah ini dengan harapan bisa segera di selesaikan dan mendesak kepada semua pihak terkait harus bertanggung jawab pada persoalan. "Kami akan menyurati PJ Bupati Boalemo. Pada pokoknya kami mendorong agar masalah ini segera diselesaikan serta Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab."tutupnya.
Sementara itu, kepada go-pena.id melalui via Whatsapp, camat Paguyaman Irwan Wantu menanaggapi persoalan ini. Irwan menyampaikan bahwa dirinya telah berusaha semaksimal mungkin dengan mempertemukan serta membahas masalah ini bersama BPD, panitia Pilkades tingkat desa, dan sekretaris kecamatan, hanya saja ketua panitia Pilkades tingkat desa seakan tidak menerima Salma Yusuf. "Saya selaku camat telah berusaha semaksimal mungkin mempertemukan dan membahas bersama antara ketua bpd dan panitia desa bersama penjabat dan dihadiri oleh sekcam seluruh anggota bpd dan seluruh anggota panitia desa tapi ketua panitia desa yg terkesan tidak menerima ibu Salma. kapasitas kami selaku pemerintah kecamatan tdk ada hak untuk mendesak panitia karena yg lebih berhak itu adalah panitia desa dan panitia kabupaten jadi dikecamatan tdk ada panitia kecamatan yg ada hanya desa dan panitia kecamatan hanya pengawas," ujarnya.
Juga kepada Go-pena.id Plh kepala desa mustika Yeri Otoluwa menyampaikan dirinya telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaiakan masalah ini, namun Yeri mengatakan bahwa yang berhak memutuskan adalah Panitia tingkat Desa. "Dlm persoalan pilkades ini Ada panitianya pak. Dan d sini plh kades dngn panitia kab, serta pihak kecamatan sdh berusaha mnyelesaikan masalah terkait pilkades ini,namun semua keputusan Ada d panitia. trimakasih" ungkapnya melalui Chattingan WhatsApp. (IP-03/Fiki)
